Manokwari - Dalam upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antar lembaga, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengadakan pertemuan dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari pada Selasa kemarin (10/09). Kegiatan yang berlangsung di Markas Kodam XVIII/Kasuari ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat. Ia didampingi oleh sejumlah pejabat imigrasi, di antaranya Kabid Inteldakim James Jacjan Sembel, Kabid Zinfokim Lexie Mangindaan, dan Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Harun.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan disambut oleh Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Kav Hendra Ferdinandus, dan Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Jimmy Rihi Tugu.
Achmad Brahmantyo menyampaikan bahwa tujuan utama dari koordinasi ini adalah menjalin kerja sama yang lebih erat antara Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Kodam XVIII/Kasuari. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, terutama di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang memiliki potensi besar untuk dikunjungi oleh warga negara asing.
Kodam XVIII/Kasuari melalui Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Imigrasi, terutama mengingat wilayah Papua Barat yang menjadi pusat aktivitas perusahaan-perusahaan besar seperti PT. SDIC Cement Papua Indonesia dan LNG Tangguh, yang mempekerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Selain itu, Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat Daya juga menjadi destinasi wisata internasional yang menarik turis asing, sehingga pengawasan harus lebih ditingkatkan.
Hasil dari pertemuan ini menghasilkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam pengawasan orang asing demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kedua pihak sepakat bahwa sinergitas antara Imigrasi dan Kodam XVIII/Kasuari akan semakin memperkuat upaya pengawasan dan perlindungan wilayah Papua Barat dan sekitarnya dari potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pihak asing.
