PIMTI KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT HADIRI RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA 2022 DAN PENYUSUNAN TARJA 2023

PIMTI KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT HADIRI RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN CAPAIAN KINERJA 2022 DAN PENYUSUNAN TARJA 2023

JAKARTA- Memasuki akhir ditahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak

MELALUI PROPER PKN TINGKAT II, KADIV YANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM PABAR RESMI BENTUK POBARA DI SALASATU GEREJA DI MANOKWARI

MELALUI PROPER PKN TINGKAT II, KADIV YANKUMHAM KANWIL KEMENKUMHAM PABAR RESMI BENTUK POBARA DI SALASATU GEREJA DI MANOKWARI

Manokwari, - Implementasi Proyek Perubahan (Proper) PKN Tingkat II Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Jonson Siagian resmi membentuk Pos Bantuan Hukum Gratis (POBARA) di salasatu Gereja di Kabupaten Manokwari yaitu Gereja GPI Jalan Suci Briosi. Minggu (20/11)

Diikuti oleh para

SOSIALISASIKAN PERAN PK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE, KANWIL PAPUA BARAT GELAR WEBINAR

SOSIALISASIKAN PERAN PK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE, KANWIL PAPUA BARAT GELAR WEBINAR

Manokwari – Perkuat Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Penerapan Restorative Justice bagi Tersangka/Terdakwa Dewasa, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua Barat Gelar Webinar bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Jumat, (18/11).

Sosialisasi Peran PK tersebut merupakan tindaklanjut  dari kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Alternatif Penerapan Restorative Justice

PENTINGNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA, KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT GELAR PENDAMPINGAN PEREKAMAN PSP, SEWA RUMAH, RUMAH NEGARA DAN TANAH

PENTINGNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA, KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT GELAR PENDAMPINGAN PEREKAMAN PSP, SEWA RUMAH, RUMAH NEGARA DAN TANAH

Manokwari – Pentingnya Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Barang Milik Negara (BMN) menjadi alasan utama di gelar Pendampingan perekaman Penetapan Status Penggunaan (PSP), Sewa Rumah, Rumah Negara dan Tanah kepada seluruh Operator BMN pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam Kota Manokwari, Kamis (17/11/2022).

Bertempat

Subkategori

Search Mobile