Manokwari-Diskusi Strategi Kebijakan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengangkat tema “Analisis Strategi Kebijakan Dan Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan,” bertempat di Vitta Hotel, Rabu (16/10).
Laporan Ketua Panitia yang dibawakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agung Damarsasongko mengawali jalannya kegiatan. “Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan,” ujar Agung.
“Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mewujudkan peran Kantor Wilayah sebagai Instansi Vertikal Kemenkumham di Wilayah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM khususnya dalam pelaksanaan Analisis Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM melalui pendekatan strategis kewilayahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemanfaatan hasil analisis Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyampaian hasil analisis dan rekomendasi strategi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan kepada pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai bahan atau data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan peraturan daerah, pungkasnya.
Kepala Badan Startegis Kebijakan yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Kemenkumham, Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi jalannya webinar.
“Salahsatu tugas dan fungsi (tusi) BSK adalah memberikan rekomendasi kebijakan dibidang hukum dan HAM agar sejalan dengan tusi yang diemban oleh BSK hukum dan HAM. Pada tahun 2023 BSK hukum dan HAM melimpahkan Sebagian tusi nya kepada kanwil terutama terkait dalam melakukan analisis strategi kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dan evaluasi. Hal ini didasarkan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan di lapangan sebagai perpanjangan tangan Kementerian dan implementor di Tingkat wilayah,” ungkap Syarifuddin.
“Posisi kanwil kemenkumham tentu lebih dekat dengan public atau kelompok sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan atau dampak kebijakan lebih mudah diukur oleh pelaksana kebijakan di wilayah, belum lagi bila mempertimbangkan karakteristik sebuah wilayah terhadap dokumen analisis yang tidak mengeneralisir praktik kebijakan di wilayah,” lanjutnya.
“Analisis kebijakan wilayah yang dimaksudkan agar kebijakan yang dibuat oleh pusat benar-benar bermanfaat atau memberikan dampak dalam pelaksanaan tusi kemenkumham dan untruk memperkuat sinergi di wilayah masing-masing. Sedangkan evaluasi kebijakan memang ditujukan untuk pengilaian serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan,” terangnya.
Oleh karena itu kita ingin melihat apakah permenkumham nomor 17 tahun 2023 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan, hasil evaluasi kebijakan ini akan menjadi bahan meta analis bagi bsk kumham dalam rangka memberikan rekomendasi hasil kegiatan bagi pimpinan kemenkumham. Semoga diskusi kebijakan ini dapat memberi dampak positif berupa ilmu dan wawasan serta Solusi yang bermanfaat, tutupnya.
Webinar menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yakni, Dr. Henrikus Renjaan, SH., LL.M., CLA Akademisi/ Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Siti Masitah dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Dr. Rudy J.V Yawan, M.Hum., M.M. selaku Plt. Kabag. Peraturan Perundang-undangan Provinsi Setda Provinsi Papua Barat.
Webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan baik Mahasiswa, Perancang Undang-undang Pemerintah Daerah maupun Instansi Kemenkumham. Diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta pemberian hadiah untuk 5 orang penanya terbaik.
