Manokwari- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Piet Bukorsyom turut berpartisipasi dalam Webinar Series 5 Cerdas yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM secara daring melalui platform Zoom pada Kamis (10/10). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, yang mengakses melalui link MOOC yang telah disediakan oleh panitia.
Webinar ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini dibuka oleh Morina Harahap, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Dalam laporannya, Morina menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ir. Razilu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Ia menyatakan, “Tema 'Coaching, Mentoring, dan Counseling' sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Pendekatan ini merupakan langkah konkret menuju Kemenkumham Corporate University, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM” Ujar Razilu.
“Coaching dan mentoring adalah pilar utama dalam transformasi SDM kita, membantu pegawai mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kinerja, sehingga berdampak positif pada layanan publik.” Lanjutnya.
Sebagai narasumber utama, Dr. Muhammad Taufiq, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara, menyampaikan materi tentang "Powerfull Coaching, Mentoring, dan Counseling untuk Perubahan Organisasi dan Pengembangan Kompetensi ASN". Dalam pemaparannya, Dr. Taufiq menjelaskan bahwa pendekatan coaching, mentoring, dan counseling sangat penting dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meyakini bahwa metode ini dapat mempercepat perubahan organisasi dan meningkatkan kualitas SDM di pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum dan HAM.
Webinar Series 5 ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan praktis bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, serta mendorong pengembangan kompetensi yang lebih baik demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat di masa depan.
