Tangerang, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI (HRBTI) ikuti kegiatan Implementasi dan Dampak Kerja Sama Dalam Negeri terhadap Peningkatan Kinerja Kemenkumham. Jumat, (27/9)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham di Hotel Aryaduta Tangeran ini berlangsung selama 3 hari.
Dibuka oleh Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang secara virtual. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa peran kerja sama yang harus dilakukan baik bagi sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah.
“Kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah merupakan instrumen yang harus kita lakukan dalam rangka mengoptimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dan juga mitra kerjasama serta sebagai upaya pemecahan solusi yang dihadapi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama menghimbau kepada seluruh jajaran mulai dari unit utama sampai dengan unit pelaksana teknis untuk dapat benar-benar memahami dan mengimplementasikan mekanisme penataan kerjasama dalam negeri.
Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut selama 3 hari dilakukan dengan pemaparan materi dari para narasumber yakni mitra kerja sama (perbankan), Kementerian Sekretariat Negara, dan serta dilakukankanya pengelolaan dokumentasi kerjamasa pada Aplikasi P2MA Kemenkumham.
Sementara peserta kegiatan yakni para staf serta Kasubbid Humas Reformasi Birokrasi dan TI (HRBTI) dari tiap Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Dari Kanwil Papua Barat dihadiri oleh Kasubbag HRBTI, Marlien Lande serta 1 staf operator P2MA Kanwil Papua Barat.
