Manokwari- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menggelar kegiatan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran 2025 dan Penyusunan Rencana Penarikan Dana serta Kalender Kerja Alokasi Anggaran Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan dilaksanakan di aula kantor wilayah pada Selasa (17/09).
Kepala Bagian Program dan Humas, Syaaltiel Biantong membacakan laporan kegiatan. Dalam laporannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan anggaran tahun 2025 disusun dengan tepat dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Kami berharap kegiatan supervisi ini mampu mengevaluasi keakuratan dan kesesuaian data yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Dengan begitu, perencanaan dapat lebih matang dan mendukung realisasi anggaran yang optimal. Kita juga harus memastikan penarikan dana berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penumpukan yang tidak termanfaatkan dengan baik,” ungkap Syaaltiel Biantong
Sementara itu dalam sambutannya, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Haposan Silalahi yang juga Kepala Divisi Pemasyarakatan, mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama dengan erat dalam proses penyusunan anggaran ini. Menurutnya, sinergi antarunit kerja menjadi kunci keberhasilan dalam menyusun dan mengelola anggaran secara akurat.
“Kita dituntut untuk lebih cermat, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan anggaran ini. Pagu anggaran bukan sekadar angka, tetapi merupakan wujud dari komitmen kita untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat” ujar Haposan Silalahi.
“Saya berharap seluruh operator memperhatikan ketentuan yang ada, melakukan Check, Re-Check, Cross Check, dan Final Check terhadap keakuratan data,” lanjutnya.
Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran 2025 ini diyakini dapat membantuk dalam menjalankan program-program anggaran di tahun 2025.
“Saya yakin dengan kerja sama yang kuat dan koordinasi yang baik, hasil dari supervisi ini akan membantu kita dalam menjalankan program-program di tahun 2025 secara lebih efektif.” Harapnya.
Kegiatan supervisi ini sendiri akan berlangsung hingga 19 September 2024, dan diharapkan dapat menghasilkan rencana anggaran yang lebih matang, terarah, serta mendukung pelaksanaan program kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
