Sorong, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Sorong melakukan Pemeriksaan terhadap Notaris di wilayah kota dan Kabupaten Sorong terkait protokol notaris. Selasa, (5/11).
Pelaksanaan pemeriksaan dipimpin oleh Ketua MPD Sorong, Christina Ella Yonatan bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Soleman Lilingan selaku Anggota MPD serta para anggota tim MPD lainnya yang terdiri dari unsur Notaris anggota MPD, unsur Pemerintah daerah dan Akademisi yang kemudian di bagi menjadi 3 Tim Pemeriksa.
Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim MPD yaitu memeriksa keadaan kantor notaris serta protokol notaris, yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai Tusi Tim Pemeriksa Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
Dalam pemeriksaan ini tim meneliti BAP pemeriksaan tahun lalu untuk dibandingkan dengan BAP Pemeriksaan yang sedang berjalan. Tim juga memeriksa rekapan jumlah Reportorium Minuta Akta, Legalisasi, Warmeking, Laporan bulanan, Laporan Wasiat, Yayasan, PT, dan CV, Daftar Protes dll.
Adapun Notaris yang diperiksa sebanyak 28 Notaris tersebar wilayah Kota sebanyak 17 Notaris dan Kabupaten Sorong sebanyak 11 Notaris. Pemerikasaan terhadap notaris tersebut berlangsung selama 2 hari (4 – 5 November 2024).
Untuk diketahui Kegiatan Pemeriksaan Protokol Notaris ini merupakan implementasi pelaksanaan kewenangan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Notaris di daerah oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Untuk diketahui Kegiatan Pemeriksaan Protokol Notaris ini merupakan implementasi pelaksanaan kewenangan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Notaris di daerah oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
