Manokwari – Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024. (Senin,09/09/24)
Acara yang dilaksanakan secara virutal ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif melalui penerapan sistem digital yang lebih baik di bidang kesekretariatan.
Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ILK ini dirancang sesuai dengan berbagai jenis layanan kesekretariatan yang diterima oleh pegawai, antara lain:
- Layanan SDM
- Layanan Perencanaan dan Keuangan
- Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Umum
- Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Antar Lembaga (Hukerma)
Penerima layanan ILK dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
- Pengampu Tugas dan Fungsi (Tusi)
- Individu Pegawai
- Pengampu Tusi dan Individu Pegawai
Dalam amanat penutupnya, Dr. Y. Ambeg Paramarta menegaskan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada perubahan struktur internal birokrasi, tetapi juga pada upaya memberikan nilai tambah serta kemanfaatan bagi masyarakat. “Reformasi Birokrasi bukan hanya untuk merubah struktur formal internal birokrasi saja, melainkan bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi teknis pengisian survey pelayanan yang pada hal ini dijadwalkan untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan Kanwil Kemenkumham Papua, yang dilanjutkan dengan sesi sharing dan tanya jawab.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan dan mendorong pelaksanaan birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pegawai serta masyarakat
